Untuk bencana dengan sifat slow onset, dalam situasi tanggap darurat sekalipun, urgensi untuk melakukan PBJ Khusus untuk penanganan keadaan darurat kadang bisa jadi salah.
Pada prinsipnya penanggulangan bencana itu didorong untuk memberikan relieve segera, bila terlalu lama prosesnya, maka situasi tersebut tidak selalu pas dengan PBJ Darurat.
Pengadaan sembako untuk korban banjir yang mengungsi, bila dapat dihadirkan dalam hitungan di bawah 72 jam, maka masih make sense untuk dilakukan.
demikian juga pengadaan kendaraan untuk evakuasi, bila bisa dihadirkan segera maka ini bisa masuk PBJ Penanganan Keadaan Darurat…. namun perlu kita pilah lagi prosesnya, bila pengadaan dengan sewa mlebih sulit dilakukan karena tidak mudah bagi pelaku usaha untuk menyewakan asetnya dan kita kesulitan hingga 1 bulan baru dapat jasa tersebut, maka mekanismenya bukan PBJ Darurat karena tidak segera….
Bila tersedia mobil untuk dibeli, 5 hari siap digunakan untuk operasi evakuasi, maka hal ini bisa masuk PBJ penanganan Darurat…
Belanja selang dan nozzle untuk bencana karhutla, kalau barang datang nya sebulan lagi, itu juga tidak bisa pakai mekanisme PBJ Darurat….. bahkan ketika anda datangi produsen nya langsung dan tidak bisa segera pengadaan terealisasi, maka hal ini tidak serta merta cocok pakai PBJ Darurat.
kalau sektor stakeholder anda masih business as usual, jangan sesekali menggunakan PBJ Darurat walau statusnya siaga atau transisi. Perlu waspada terutama untuk jenis bencana slow onset, penanganannya debatable cocok tidaknya pakai PBJ Darurat….. apalagi di Pemda….
Kalau mekanisme keuangannya masih mengarahkan anda merencanakan dulu dengan Pergeseran RKA, ya udah…. BIG NO dengan PBJ Darurat. di APBD tidak seperti APBN yang selain ada BTT, juga ada DSP.
Jadi….. gunakan mekanisme PBJ Darurat dengan bijak…..