Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Bimbingan Teknis Dinas Perhubungan Kab. Kutai Barat 27-28 Juli 2026

Executive Summary

Banyak bimbingan teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) di lingkungan Pemda berakhir sekadar sebagai pemenuhan serapan anggaran. Namun, ketika Bimtek dirancang dengan pendekatan andragogi berbasis kasus kontekstual dan berfokus pada penyusunan dokumen nyata (HPS, Spesifikasi Teknis, SSKK, Swakelola, hingga Pengendalian Kontrak), hasilnya sangat terukur. Artikel ini mengulas laporan pelaksanaan Bimtek 16 Jam Pelajaran (JPL) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat yang berhasil mendongkrak rata-rata pemahaman aparatur sebesar 109% serta menghasilkan 13 Rencana Tindak Lanjut (RTL) siap eksekusi.

1. Miskonsepsi Bimtek Pengadaan di Lingkungan Pemda

Dalam praktik tata kelola keuangan daerah, kita sering menyaksikan kegiatan bimbingan teknis PBJP dilaksanakan secara monoton: pemateri memaparkan pasal-pasal Perpres satu arah, peserta mendengarkan secara pasif, dan kegiatan ditutup dengan pembagian sertifikat. Ketika peserta kembali ke meja kerja masing-masing, masalah klasik tetap berulang:

• Spesifikasi teknis disusun seadanya atau sekadar menyalin katalog penyedia.

• Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat tanpa kertas kerja yang dapat ditelusuri (traceable).

• Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tidak mengunci risiko operasional di lapangan.

• Serah terima pekerjaan (BAST/PHO) ditandatangani hanya berpatokan pada klaim progres fisik tanpa pengujian fungsi yang terukur.

Kelemahan-kelemahan inilah yang pada akhirnya menjadi pintu masuk sengketa kontrak, keterlambatan pekerjaan, hingga temuan pemeriksaan auditor. Peningkatan kapasitas PBJP tidak cukup dicapai dengan menghafal regulasi, tetapi harus dilatihkan melalui penyusunan dan reviu dokumen pengadaan secara nyata.

2. Model Pembelajaran Kontekstual: Pelajari, Latihkan, Presentasikan, Perbaiki

Pada tanggal 27–28 Juli 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Rapat Teknis PBJP bertema “Penyusunan Dokumen Pengadaan” selama 2 hari (16 JPL) di Sendawar.

Sebagai narasumber sekaligus fasilitator kegiatan, saya merancang kurikulum dan metode pelatihan berbasis pendekatan andragogi partisipatif. Seluruh materi dan latihan tidak menggunakan contoh generik abstrak, melainkan dibedah langsung melalui studi kasus yang dekat dengan lingkungan tugas Dishub, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), dan UPT Pelabuhan:

1. Penyusunan HPS & Normalisasi Harga:

   • Kasus UPT PKB: Perhitungan HPS Alat Uji Emisi (Gas Analyzer) dari data rantai pasok tingkat distributor ke eceran, memperhitungkan ongkos kirim ke Sendawar, instalasi, kalibrasi awal, dan pelatihan operator.

   • Kasus UPT Pelabuhan: Perhitungan HPS Life Jacket standar SOLAS dari toko eceran untuk membedakan perlakuan profit/overhead dan PPN agar tidak terjadi perhitungan ganda.

2. Rancangan Kontrak & Alokasi Risiko:

   • Kasus Pengadaan Bus Medium: Penyusunan Surat Pesanan dan SSKK yang mengatur jaminan pelaksanaan, uang muka, masa garansi, hingga mekanisme serah terima.

3. Penyusunan Spesifikasi Teknis Operasional:

   • Merumuskan 4 komponen minimal (Mutu/Kualitas, Kuantitas, Waktu & Lokasi, serta Tingkat Layanan) untuk pengadaan Kapal Patroli Speedboat (UPT Pelabuhan) dan PC All-in-One via e-Purchasing.

4. Pengelolaan & Pengendalian Kontrak:

   • Kasus Rehabilitasi Dermaga Melak (Rp850 juta): Simulasi komprehensif mulai dari Reviu BAHP, permohonan uang muka, adendum akibat perubahan kedalaman tiang pancang karena debit pasang-surut Sungai Mahakam, hingga PHO dan penilaian kinerja penyedia.

5. Swakelola Tipe IV:

   • Kasus Pemeliharaan Dermaga: Mengatur kerjasama padat karya bersama Pokmas Mahakam Lestari, membedakan biaya riil tanpa margin komersial, serta mekanisme pengadaan material pendukung secara tertib.

3. Data Evaluasi Terukur: Lonjakan Pemahaman hingga 109%

Untuk memastikan efektivitas pembelajaran, kegiatan ini dievaluasi secara ketat melalui pre-test dan post-test:

Analisis Data Berpasangan (Paired Data Analysis)

Dari 12 peserta yang memiliki data tes lengkap berpasangan, 100% peserta mengalami peningkatan nilai dengan rata-rata kenaikan 4,00 poin (dari 3,67 menjadi 7,67). Kenaikan individu tertinggi mencapai 8 poin (dari nilai 2 menjadi 10).

Testimoni Peserta Terbaik (Peserta 01 – Post-test 10/10):

“Suasana pembelajaran sangat nyaman, terbuka, dan tidak kaku. Yang paling terasa manfaatnya adalah kami menjadi paham struktur dan fungsi SSKK serta rancangan kontrak yang sebelumnya sering kami lewati. Setelah latihan dan koreksi, kami lebih percaya diri untuk menyusun dokumen kontrak yang teliti dan memberikan kepastian hukum bagi organisasi.”

4. Keberlanjutan Melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) 7-14-30 Hari

Peningkatan nilai tes di kelas hanyalah langkah awal. Agar pengetahuan berubah menjadi kapasitas organisasi yang stabil, setiap peserta diwajibkan menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) berbasis paket kerja nyata:

• Aksi 7 Hari: Menginventarisasi paket pengadaan aktual dan mengumpulkan dokumen pendukung di unit kerja masing-masing (misalnya: pengadaan fasilitas PJU, sarana pengujian UPT PKB, peralatan fotografi/videografi, atau pemeliharaan pelabuhan).

• Aksi 14 Hari: Melakukan reviu silang (cross-review) bersama rekan kerja atau PPK untuk menyusun draf HPS, spesifikasi teknis, atau rancangan SSKK.

• Aksi 30 Hari: Menghasilkan produk kerja akhir yang siap dieksekusi atau dijadikan instrumen verifikasi internal.

Berdasarkan pemetaan kapasitas pascapelatihan, sebanyak 78,57% peserta berada pada kategori siap dilibatkan atau siap dengan pendampingan ringan dalam membantu tugas-tugas PPK, PPTK, dan tim teknis pengadaan.

5. Ingin Menyelenggarakan Kegiatan Serupa di Satker K/L/OPD Anda?

Pengalaman fasilitasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat membuktikan bahwa aparatur di daerah memiliki semangat tinggi untuk membenahi tata kelola pengadaan apabila diberikan pendekatan yang aplikatif, transparan, dan komunikatif.

Apakah Perangkat Daerah, Dinas, Badan, UPT, maupun Satker K/L tempat Anda bertugas sedang menghadapi tantangan serupa?

• Ingin meningkatkan kemampuan PPTK dan staf pendukung dalam menyusun HPS dan Kertas Kerja HPS yang akuntabel?

• Ingin merumuskan Spesifikasi Teknis e-Purchasing / e-Katalog yang presisi dan tidak multitafsir?

• Ingin memperkuat keterampilan mengelola kontrak, adendum, mitigasi risiko keterlambatan, hingga tata cara serah terima pekerjaan (BAST/PHO)?

• Atau ingin menyusun pedoman dan checklist reviu dokumen PBJP internal organisasi?

Saya membuka ruang diskusi dan kolaborasi untuk merancang program Bimbingan Teknis, Workshop Interaktif, maupun Clinic Pendampingan PBJP yang disesuaikan secara khusus (tailor-made) dengan karakter kebutuhan pengadaan di unit kerja Anda.

Silakan pelajari rekam jejak, tulisan, dan portofolio kegiatan kami di christiangamas.net atau hubungi saya langsung untuk berdiskusi mengenai skema pelatihan yang paling efektif bagi instansi Anda.

Sendawar – Kalimantan Timur

Dr (c). Christian Gamas, S.H., S.T., M.M.

Praktisi, Ahli PBJP, & Fasilitator Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Materi dan dokumentasi detil dapat diunduh melalui tautan laman :  disini, disini, disini!

Laporan pelaksanaan kegiatan ini dengan memberikan dan menjaga anonimitas peserta dapat dibaca sebagai berikut :

Baca Laporan versi peserta dalam bentuk anonim selengkapnya melalui pengunduhan sebagai berikut : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dishub_sign