Beberapa isu penting menurut pengamatan saya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah :
- profesi pengadaan barang/jasa pemerintah : saat ini pengadaan barang/jasa pemerintah telah dipandang sebagai sebuah profesi dengan hadirnya jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dari sisi ketenagakerjaan pun sudah terdapat Keputusan Menteri Tenaga Kerja berkaitan dengan standar kompetensi kerja nasional di bidang PBJPemerintah, beberapa kampus nasional telah menghadirkan prodi/jurusan berkaitan PBJPemerintah, dalam taraf tertentu proses pengadaan barang jasa pemerintah kedepannya akan memerlukan lebih banyak SDM yang berupaya memberikan pencapaian kinerja dan fokus pada penciptaan nilai alih-alih semata-mata hanya kepatuhan aturan.
- Teknologi : di beberapa perusahaan besar dikenal Enterprise Resource Planning berbasis teknologi informasi untuk membuat proses pengaadaan semakin efisien, saat ini proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia lebih berfokus pada upaya transparansi dan pencatatan elektronik, masih minim terjadi pemanfaatan teknologi untuk melakukan perencanaan dan alokasi sumber daya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, adapun telah dilakukan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik telah dianggap penting dan kelak kedepan menjadi semakin bertumbuh dan semakin dipandang penting dan menjadi fokus utama dari pemanfaatan sumber daya di instansi pemerintah.
- Value for money dalam value procurement : Proses pengadaan atau Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara umum telah menjadi fungsi pendukung yang semakin berperan dalam instansi Pemerintah, tidak hanya menjadi sebuah wahana dalam belanja pemerintah semata, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi tidak sebatas operasi yang semakin efektif dan efisien semata, pengadaan yang tepat diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan tepat penyedia selain memberikan dampak yang signifikan untuk menghemat waktu dan menghemat uang juga menjadi sebuah proses yang penting untuk menciptakan kualitas layanan publik yang semakin baik, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengadaan dalam situasi tertentu dapat menciptakan penciptaan nilai yang menunjang citra pemerintah disisi lain saat terjadi proses yang melanggar prinsip, tujuan, kebijakan, dan etika akan merusak dan memalukan bahkan konsekuensi hukum dari pejabat publik.
- Isu Penting terakhir, namun tidak kalah penting dan bukan sekedar pelengkap melainkan isu utama, adalah Kepemimpinan Pengadaan : Pejabat yang membidangi/menjadi leading sector di proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam keahliannya pada suatu titik kritis dalam pengambilan keputusan tidak dapat mengambil keputusan bila tidak menjadi bagian dari Pengambil Keputusan Strategis / Utama, organisasi pemerintah yang masih menyisihkan Leading Sector dari proses bisnis Good Governance maupun Pemerintahan akan tertatih-tatih bila menganggap fungsi Pengadaan hanya sekedar sebagai “eksekutor”, proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sejak identifikasi kebutuhan yang erat kaitannya dengan perencanaan pengadaan yang berjalan paralel dengan proses perencanaan anggaran bila hanya dihadirkan tanpa diikuti dengan kewenangan untuk mempengaruhi keputusan manajemen akan menghasilkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak efektif dan efisien.
Demikian beberapa isu penting yang menurut saya pasti hadir di tiap tingkatan unsur pemerintah. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan pemikiran bersama.