Berkaitan dengan artikel :

• Pengadaan Barang/Jasa bersumber dengan Pinjaman / Hibah Luar Negeri

• Aspek Strategis dalam Pinjaman/Hibah dalam dan/atau Luar Negeri

• Lingkup Pengadaan Barang/Jasa pada APBN/APBD

• Filosofis Ruang Lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penjelasan :

Dalam PBJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 2 huruf b akan relatif terlaksana secara otomatis dengan menggunakan Perpres 16/2018, namun untuk PHLN terdapat “perjuangan” yang perlu dilakukan terlebih dahulu untuk “memilah”  pelaksanaan dana PHLN dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum dengan menggunakan Perpres 16/2018 atau malah dibentuk instrumen Peraturan Perundangan lainnya seperti di Pasal 61 ayat (1) huruf d.

Dengan demikian pada penyusunan agreement dalam PHLN, pihak-pihak terkait telah terlebih dahulu “memilah” paket-paket Pengadaan. Para Donatur prinsipnya akan mempelajari Blue Book dan Green Book milik Republik Indonesia, proses penemuan fakta (fact finding) tentunya akan dilakukan para donatur. Fact Finding Mission ini akan memotret keseluruhan informasi, tidak hanya terbatas dari Blue Book dan/atau Green Book semata, namun juga iklim usaha dan juga regulasi yang berlaku, termasuk salah satunya Perpres 16/2018.

Contoh Blue Book dan/atau Green Book, dapat diunduh pada website resmi Bappenas sebagai berikut :

DRPLN-JM, DRPPLN, DRKH, dan RPPLN

Demikian disampaikan, semoga bermanfaat, tetap semangat, tetap sehat, tetap berintegritas, dan salam pengadaan!