Tag Archives: Pelaksanaan

Pengantar Salah satu tugas PPK berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 huruf m adalah : menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan – pasal 11 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Seringkali hal ini tidak ...

Pendahuluan Pasal 28 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Bentuk Kontrak” meliputi : bukti pembelian/pembayaran kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK); Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan Pada Pasal 28 ayat (6) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui Toko Daring Dengan demikian Surat Pesanan yang ...

Peraturan Presiden Pengadaan Barang / Jasa atau familiar disingkat Perpres 16 tahun 2018 memungkinkan proses Pengadaan dapat dilaksanakan mendahului kepastian anggaran sejak proses perencanaan telah dilakukan, apa dasar hukumnya? Tahapan Perencanaan Pasal 18 Perpres 16 tahun 2018 mengatur tentang Perencanaan Pengadaan, pada ayat (1) disebutkan tahapan perencanaan adalah sebagai berikut ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 atau yang dikenal dengan Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan Peraturan yang salah satu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian Pengadaan Barang/Jasa merupakan aktifitas administratif, namun dalam pelaksanaannya berdampak pada perbendaharaan dan keuangan negara sehingga seringkali berujung pada rezim ...

Pendahuluan Pada tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah Penyedia apa yang perlu disampaikan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia berkaitan dengan Sisa Kemampuan. Kualifikasi Pengaturan untuk sisa kemampuan termasuk dalam Kualifikasi, instruksi pengisian Kualifikasi berada ...

Pendahuluan Umumnya proses pemilihan penyedia terbagi menjadi dua, yaitu : dengan kompetisi : tender dan seleksi tanpa kompetisi : Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dll Undangan Pengumuman dalam kaitan pengadaan dengan metode pemilihan tanpa kompetisi dilakukan untuk paket pengadaan barang/jasa pemerintah oleh pelaku usaha yang dianggap mampu, dengan dianggap mampu maka ...

Mengapa Terdapat ketentuan Pejabat Penandatangan Kontrak dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja. Apa yang dilarang adalah proses penandatanganan kontrak, namun proses pemilihan penyedia dapat dilakukan mendahului, proses pemilihan dapat dilakukan terlebih dahulu, ketika anggaran telah ...

Implementasi Kontrak Payung Artikel terkait yang telah dituliskan sebelumnya di https://christiangamas.net/kontrak-payung-sebagai-salah-satu-solusi beberapa keunggulan penggunaan kontrak payung untuk belanja barang/jasa pada belanja barang/jasa adalah : memastikan harga dalam rentang waktu tersebut; menjamin efisiensi; mempermudah proses pengadaan; Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun rancangan kontrak ...

Pertanyaan Kami memiliki kegiatan rutin yang kemudian di refocussing dengan kelompok sasaran yang sama, sebut saja penyandang disabilitas. Refocussing kegiatan tersebut merubah judul nama kegiatan dengan embel-embel Covid-19, apakah bisa dilaksanakan? Jawab Menurut saya bergantung kondisi, karena merupakan program prioritas sebagaimana Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala LKPP 119/3039/SJ||11 Tahun ...

Pengendalian Kontrak Merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf k, mengendalikan kontrak bukan berarti “menggerak-gerakan” dokumen kontrak. Definisi dari Kontrak berdasarkan Pasal 1 angka 44 adalah : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antaraPA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa ataupelaksana Swakelola. Mengendalikan ...