Sanksi pada Proses Pemilihan Penyedia dalam Katalog

Pendahuluan

Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang Sanksi terhadap Pelanggaran bagi Penyedia Katalog yang dikenakan sanksi.

Jenis Pelanggaran Pelaku Usaha Penyedia Katalog

Pada Pasal 80, tindakan yang dikenakan sanksi adalah :

  • Ayat (1) mengatur Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :
    • menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    • terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    • terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
    • mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
    • mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
  • Ayat (2) mengatur Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan

Sanksi yang diberikan bagi Pelaku Usaha Penyedia Katalog

Dalam Pasal 80 ayat (3) terdiri dari :

  • sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  • Sanksi Daftar Hitam;
  • sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing; dan/atau
  • sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog
    elektronik.

Pengenaan Sanksi

  • Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun atas perbuatan :
    • menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
    • terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
    • terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;
  • Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf b dikenakan sanksi daftar hitam atas perbuatan pelanggaran berupa :
    • mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau
    • mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
  • Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan dikenakan sanksi sebagai berikut :
    • Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf c dikenakan sanksi pada perbuatan pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan;
    • Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf d dikenakan sanksi pada perbuatan atas pelanggaran kontrak pada katalog elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun

Pihak Yang Menetapkan Sanksi

Berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dan/atau PPK.

Contoh

Dalam proses katalog terdapat salah satu peserta yang melakukan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, perbuatan peserta pemilihan yang menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam dokumen pemilihan, dikenakan?

Jawab :

Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun

 

Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Tetap Semangat, Tetap Sehat, dan Salam Pengadaan!

Sanksi
Sebelumnya Pengawasan dan Pendampingan, serta Peran yang dibutuhkan dalam Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkarakterstik tertentu
Selanjutnya Pemilihan Penyedia Katalog

Cek Juga

Pembangunan Berkelanjutan

Aspek PBJ Berkelanjutan pada area Sosial

PBJ Berkelanjutan memiliki area pada : Lingkungan hidup sosial Ekonomi ketiganya perlu diimplementasikan secara harmonis. ...

Punya pendapat terkait artikel ini? mohon berkenan berdiskusi, terima kasih

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: