Pembangunan Daerah, Aktifitas Ekonomi, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan Dampak Pada Sosial Budaya dan Lingkungan

Pendapatan Asli Daerah merupakan unsur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diterima dan pemungutannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk diterimakan sebagai pendapatan dalam APBD, pemisahan antara alokasi keuangan dari pusat dan daerah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan daerah-daerah dalam era otonomi daerah di era desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah yang berlaku saat ini. Pada tulisan ini penulis akan membahas Kab.Kutai Barat sebagai objek yang akan dikaji.
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi pada era reformasi menghasilkan beberapa pemekaran Daerah Kabupaten / Kota yang dulu lazim disebut sebagai Daerah Tingkat II (Dati II) dan salah satunya adalah Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kutai Barat adalah Kabupaten Pemekaran dari Wilayah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1999 dengan luas permulaan sebesar 31.628,70 km2, pada tahun 2013 terjadi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dimana 5 dari 21 Kecamatan Kab. Kutai Barat dimekarkan menjadi DOB Kab. Mahakam Ulu sehiongga Kab. Kutai Barat memiliki luas wilayah sebesar 20.381,59 Km2 yang sedikit lebih besar bila dbandingkan dengan luas Wilayah Provinsi Bengkulu sebesar 19.919.33 Km2.  
Penulis memperhatikan Pendapatan Asli Daerah selama bekerja pada Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2011 hingga 2016 (kini bernama Badan Pendapatan Daerah) bahwa Pendapatan Asli Daerah senantiasa meningkat, walaupun terdapat penurunan dana bagi hasil dari komoditas Batu Bara sebagai salah satu sektor unggulan yang mengalami dampak nilai jual yang terpengaruh pada kondisi ekonomi global saat ini, Pendapatan Asli Daerah tetap meningkat hingga saat ini terutama ditilik dari realisasi penerimaan APBD Kab. Kutai barat, adapun tanpa bermaksud menyimpang indikator perekonomian juga turut dipaparkan dalam tulisan ini.
Berdasarkan data dalam publikasi BPS berjudul Kabupaten Kutai Barat dalam Angka 2003 yang terbit pada Agustus 2004 dan menjadi salah satu rujukan dalam mendeskripsikan kondisi lingkungan Kab. Kutai Barat pada kondisi awal, topografi Kab. Kutai Barat didominasi keadaan yang bergelombang dengan kemiringan landai hingga curam berketinggian beriksar antara 0 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 – 60 persen. Daerah dataran rendah umumnya terdapat danau dan kawasan sungai atau lebih dikenal Daerah Aliran Sungai, sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian dengan rata-rata lebih dari 1.000 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan 30% terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia. Jumlah hari hujan rata-rata untuk tiap bulannya adalah 8,1538 hari/bulan. Terkait kependudukan Kab. Kutai Barat pada tahun 2002 tercatat berjumlah sebanyak 140.201 jiwa.
Perekonomian yang menjadi aspek penulisan dari tulisan ini memiliki kondisi pada tahun-tahun awal pemekaran dengan Luas tanaman Perkebunan adalah 25.6683,50 Hektar dengan produksi tanaman perkebunan 62.387,61 ton. Populasi ternak sebanyak 19.860 ekor (didominasi ternak babi dengan populasi mencapai 63.410 kilogram atau setara dengan 60.36%), untuk unggas terdapat produksi sebesar 200.127kg. Pada sektor perikanan terdapat produksi sebesar 571,4 ton. Tanaman perkebunan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman karet, dengan luas areal sebesar 25.683.50 Hektar untuk tanaman karet, areal terluas kedua adalah Kelapa Sawit dengan luas 335,89 Hektar.
Pendapatan Regional berdasarkan data tahun 2003, pertumbuhan ekonomi tahun 2003 meningkat sebesar 10,12% sejak dimekarkan sebagai DOB yang kontribusi kontribusi nya di dominasi Pertambangan dan Penggalian sebesar 49,53%. Lapangan usaha kedua yang dapat diandalkan adalah pertanian kehutanan dan perikanan yang kontribusinya adalah 20,552 persen dan diikuti pekerjaan konstruksi/bangunan 18,06%. Adapun 2 (dua) dari sektor unggulan tersebut sangat bergantung dengan sumber daya alam yaitu pertambangan dan pertanian kehutanan dan perikanan, sektor unggulan lainnya yaitu pekerjaan konstruksi merupakan dominasi pembangunan dari pekerjaan Pemerintah Daerah. Data-data diatas adalah data awal dan informasi yang tidak dicantumkan merupakan informasi yang memang keberadaannya tidak ada dikarenakan pengukuran nya memang belum dilakukan atau memang bidang usaha sumber data tersebut memang sejak semula tidak ada, hal ini memang merupakan hal yang wajar mengingat Kabupaten Kutai Barat baru merasakan keberadaan pembangunan dan mulai diminati untuk dilakukan sebagai salah satu daerah untuk berusaha ketika daerah sudah di otonomkan dan infrasturktur untuk menunjang kehidupan sehari-hari sudah mulai di bangun, Kabupaten Kutai Barat dahulu relatif terisolir karena akses jalanan darat belum terhubung.
Pada tahun-tahun terakhir hingga tulisan ini ditulis terjadi peningkatan perekonomian yang tentu nya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,  sebagai contoh Perdagangan dimana Jumlah Perusahaan terdaftar pada tahun 2012 adalah sebanyak 153, tahun 2013 sebanyak 188, tahun 2014 sebanyak 126, tahun 2015 sebanyak 106, dan tahun 2016 sebanyak 131. Kemudian pada sektor Pertanian : Luas tanaman Perkebunan adalah 58.760,22 Hektar dengan produksi tanaman perkebunan 62.387,61 ton. Populasi ternak sebanyak 51.474 ekor (didominasi ternak babi dengan populasi mencapai 34.448 ekor) dan unggas 393.321 ekor. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap adalah 7.665 Rumah Tangga, perikanan budidaya 4.366 rumah tangga, produksi perikanan tangkap adalah sebanyak 1202.6 ton dan perikanan tangkap sebesar 761.3 ton (dengan dominasi keramba sebanyak 630.9 ton). Tanaman perkebunan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman karet dan kelapa sawit, dengan luas areal sebesar 34.732,98 Hektar untuk tanaman karet, areal terluas kedua adalah Kelapa Sawit dengan luas 20.132,53 Hektar.
Pendapatan Regional berdasarkan data tahun dasar tahun 2010, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar -0,72% yang kontribusi nya di dominasi Pertambangan dan Penggalian sebesar 46,95%. Lapangan usaha kedua yang dapat diandalkan adalah pertanian kehutanan dan perikanan yang kontribusinya adalah 15.2 persen dan diikuti pekerjaan konstruksi 12.20%. Adapun 2 (dua) dari sektor unggulan tersebut sangat bergantung dengan sumber daya alam yaitu pertambangan dan pertanian kehutanan dan perikanan, sektor unggulan lainnya yaitu pekerjaan konstruksi merupakan dominasi pembangunan dari pekerjaan Pemerintah Daerah.
Semenjak dimekarkan pada tahun 1999 pada tahun 2003 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,12% sebagai dampak perubahan lingkungan politik terkait sistem pemerintahan daerah yang otonom sehingga Daerah berhak mengelola anggaran nya sendiri.  Pada tahun 2016 terjadi perlambatan dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak -0,72% .
Penurunan pertumbuhan ekonomi itu lebih bersifat perlambatan namun bukan sebuah gejala memburuknya keadaan ekonomi secara fundamental, hal ini terlihat dengan mulai bermunculan badan usaha perdagangan di Kab. Kutai Barat semenjak keterisolirannya terbuka. Selain itu dampak ekonomi pada lingkungan sosial juga semakin membaik sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada aspek lingkungan sosial. Pada zaman saat saya masih berusia Sekolah Dasar ketika liburan sekolah dari kota Kelahiran saya yang ibukota Provinsi yaitu Samarinda ke Kabupaten Kutai Barat pada tahun 1997 sama sekali tidak ada listrik, televisi, telekomunikasi, dan akses perhubungan berupa jalan darat tidak tersedia sehingga dicapai melalui sungai dan beresiko tinggi, kondisi ini berbeda dengan saat ini yang sudah dapat sejajar dengan kota pada umumnya sehingga listrik, televisi, telekomunkasi, dan akses jalan darat bukan lagi sebuah kelangkaan.
Pola ini mengubah banyak hal, masyarakat Kab. Kutai Barat hingga tahun 1997 semua rumah tangga tidak memiliki listrik, televisi, dan alat telekomunikasi. Kemudian Kendaraan darat seperti sepeda motor dan mobil bukan menjadi kebutuhan seperti halnya saat ini, dikarenakan salah satunya adalah jumlah panjang jalan darat yang semula hanya puluhan hingga ratusan kilometer (282 km pada tahun 2003) menjadi 3.557,58 km pada tahun 2016 yang artinya selama 13 tahun terjadi pembukaan dan penambahan panjang jalanan yang membuka keterisoliran sebanyak 1161,6% atau setiap tahunnya rata-rata meningkat 89,35%.
Pesatnya perubahan sebagaimana yang disebutkan diatas berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana PAD dipungut berdasarkan “bagian kecil” dari pergerakan perekonomian yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, bila sebelumnya pada tahun 2001 hingga 2010 PAD berkisar dibawah 10 Milyar (2001) berfluktuasi dikisaran 30 Milyar selama tahuun 2002 hingga 2004 dan sempat menurun pada angka 10 Milyaran kembali pada tahun 2005. Selanjutnya peningkatan mulai terjadi bertahap dimana sejak 2006 angka PAD meningkat hingga 20 Milyar, angka peningkatan ini bertambah secara signifikan pada tahun 2007 yang berada di kisaran 28Milyar, pada tahun 2008 meningkat di kisaran 38 Milyar, dan pada tahun 2009 meningkat pada kisaran 58 Milyar.
Siklus ekonomi global berpengaruh pada komoditas sumber daya alam, membuat kembali menurunnya PAD hingga tahun 2010 diperoleh kisaran mendekati tahun 2008 dengan kisaran di 38 Milyar, baru pada tahun 2011 peningkatan PAD terjadi mencapai 60 Milyar dan meningkat sedikit di tahun 2012 menjadi 68 Milyar, tercatat pada tahun 2013 peningkatan PAD mencapai hampir 90 Milyar Rupiah. Pada tahun 2014 hingga 2016 Pendapatan asli daerah cenderung berkisar stagnan pada angka 40 hingga 50 Milyar sebagai imbas turunnya harga komoditas secara global, baru pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 58% atas PAD tahun 2016 berjumlah 83Milyar Rupiah.
Manusia merupakan mahluk sosial dan memiliki akal pikiran, pengetahuan, dan budaya untuk memanfaatkan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam kesehariannya yang merupakan pangkal muasal dari perwujudan lingkungan interaksi dengan memanfaatkan apa yang terdapat dalam lingkungan tersebut, dalam kondisi idealnya manusia hendaknya memanfaatkan lingkungan dengan bijaksana dan tidak untuk disalah-gunakan, kondisi lingkungan manusia ini lah yang disebut ekologi manusia yang merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup yang lebih luas.
Dalam ekologi manusia, manusia melakukan adaptasi dari lingkungan hidup sehingga menghasilkan perubahan dan penyesuaian pemahaman maupun perilaku kebudayaan sebagai bentuk timbal-balik antara kondisi lingkungan dengan kondisi sosial budaya, berdasarkan paparan data yang  telah disebutkan diatas maka terdapat perubahan pendapatan daerah yang secara tidak langsung merubah perilaku manusia dan berpengaruh pada kondisi alam, tidak dapat dipungkiri pembangunan infrastruktur dan pembukaan kesempatan usaha telah membuka paradigma dan pola berusaha dan kondisi sosial budaya.
Berdasarkan data dalam publikasi BPS berjudul Kabupaten Kutai Barat dalam Angka 2017 yang terbit pada Agustus 2017 dan menjadi salah satu rujukan dalam mendeskripsikan kondisi lingkungan Kab. Kutai Barat, topografi Kab. Kutai Barat didominasi keadaan yang bergelombang dengan kemiringan landai hingga curam berketinggian beriksar antara 0 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 – 60 persen. Daerah dataran rendah umumnya terdapat danau dan kawasan sungai atau lebih dikenal Daerah Aliran Sungai, sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian dengan rata-rata lebih dari 1.000 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan 30% terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Malaysia. Jumlah hari hujan rata-rata untuk tiap bulannya adalah 5,8125 hari/bulan.
Berikut ini adalah data kependudukan Kab. Kutai Barat pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 146.307 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,79% dan tingkat pengangguran sebesar 7,95%. Pekerjaan utama dari Penduduk kab. Kutai Barat berdasarkan data BPS adalah sebagai berikut :
          Berusaha Sendiri 20,1%
          Berusaha dibantu buruh tidak tetap 11,4%
          Berusaha dibantu buruh tetap 4,3%
          Buruh/Karyawan/Pegawai 50,9%
          Pekerja Bebas 3,1%
          Pekerja keluarga/tak dibayar 10,2%
Dari aspek lingkungan sosial budaya dan ekonomi BPS mencantumkan informasi sebagai berikut :
          Kesehatan : terdapat 1 RSUD, 18 Puskesmas, 240 Posyandu, 18 Klinik, dan 28 Puskesmas Kampung atau Puskesmas Pembantu, dimana terdapat 3 orang Dokter umum saat ini yang aktif berkerja (tidak sedang menempuh spesialis dan/atau tidak dibebastugaskan karena menjabat struktural), 262 orang tenaga keperawatan, 156 orang tenaga kebidanan, 19 orang tenaga kefarmasian sehingga total tenaga kesehatan sebanyak 467 orang.
Jumlah keseluruhan Dokter Umum adalah sebanyak 30 orang setelah memperhitungkan keseluruhan dokter umum yang mengambil pendidikan spesialis dan dibebastugaskan karena menjadi pejabat struktural dan/atau menjadi kepala Puskesmas maupun Dokter non Pegawai Pemerintah. Dokter Spesialis yang berada di wilayah Kab. Kutai Barat adalah sebanyak 10 orang.
Kasus kesehatan yang sering terjadi adalah ISPA sebanyak 158 kasus, Gastritis sebanyak 12.341 kasus, hipertensi primer sebanyak 7568, influenza sebanyak 5623 dan infeksi akut lain pada saluran pernafasan sebanyak 4439.
Terdapat penurunan angka kelahiran pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan tahun 2015 dari semula 2935 kelahiran menjadi 2474.
          Pendidikan : Tingkat tidak sekolah lagi (putus sekolah) pada Kab. Kutai Barat untuk range usia 7-12 tahun adalah 0%, range 13-15 tahun adalah 1.15%, 16-18 tahun adalah 19.22%, 19-24 tahun adalah sebanyak 79,62%. Angka Partisipasi Kasar yang menunnjukkan tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada tingkat SD/MI sebesar 114.10%, SMP/MTs 99,46%, dan SMA/SMK/MA sebesar 88,38% dimana jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100% menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan/atau melebihi umur yang seharisnya dan menunjukkan bahwa Kab. Kutai Barat mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target sesungguhnya.
Rasio Murid Guru berada pada SD Kab. Kutai Barat secara keseluruhan adalah 8,46 dimana rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru, rasio murid guru pada MI di Kab. Kutai Barat adalah 10,30.
Pada tingkatan SMP Rasio Murid Guru adalah 12,36 dan pada MTs sebanyak 5,6. Pada Tingkatan SMA dan MA masing-masing rasio murid guru adalah 5,6 dan 4,67.
          Garis Kemiskinan Kab. Kutai Barat dalam Rupiah pada tahun 2011 adalah Rp312.192, tahun 2012 adalah 337.366, pada tahun 2013 Rp364.224, tahun 2014 Rp385.008, tahun 2015 adalah 410.307, dan tahun 2016 sebesar Rp447.311 dengan persentase penduduk miskin tahun 2011 sebesar 8.25%, tahun 2012 sebesar 8.28%, tahun 2013 sebesar 7.70% dan tahun 2014 mencapai titik terendah sebesar 7.53%, angka ini meningkat kembali sejak tahun 2015 dimana penduduk miskin menjadi 8.33% dan kembali meningkat pada tahun 2016 8.65%. Adapun Gini Ratio yang terdata terakhir di Kabupaten Kutai Barat adalah 0.3117 pada tahun 2014 atau dapat dikatakan ketimpangan rendah.
          Infrastruktur Jalanan yang saling menghubungkan Kabupaten dengan luas wilayah sebesar 20.381,59 Km2 terhubung dengan panjang jalan aspal sepanjang 1529.79km, Renolit sepanjang 10.46km, semenisasi sepanjang 119.88km, jalan tanah sebanyak 1284.48km, agregat sepanjang 91.8km, sirtu sepanjang 457.82, jembatan kayu ulin sebanyak 63.55km. Keseluruhan panjang jalan adalah sepanjang 3557.58km dengan kondisi baik sebanyak 81.83%, kondisi sedang 5.49%, kondisi rusak 5.43%, dan rusak berat sebanyak 7.25%.
          Perekonomian
o   Perdagangan : Jumlah Perusahaan terdaftar pada tahun 2012 adalah sebanyak 153, tahun 2013 sebanyak 188, tahun 2014 sebanyak 126, tahun 2015 sebanyak 106, dan tahun 2016 sebanyak 131.
o   Pertanian : Luas tanaman Perkebunan adalah 58.760,22 Hektar dengan produksi tanaman perkebunan 62.387,61 ton. Populasi ternak sebanyak 51.474 ekor (didominasi ternak babi dengan populasi mencapai 34.448 ekor) dan unggas 393.321 ekor. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap adalah 7.665 Rumah Tangga, perikanan budidaya 4.366 rumah tangga, produksi perikanan tangkap adalah sebanyak 1202.6 ton dan perikanan tangkap sebesar 761.3 ton (dengan dominasi keramba sebanyak 630.9 ton).
Tanaman perkebunan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman karet dan kelapa sawit, dengan luas areal sebesar 34.732,98 Hektar untuk tanaman karet, areal terluas kedua adalah Kelapa Sawit dengan luas 20.132,53 Hektar.
o   Pengeluaran Rata-Rata perkapita sebulan menurut kelompok bukan makanan bulanan tahun 2016 dalam Rupiah adalah sebagai berikut :  
§  Keperluan pesta dan upacara : Rp14.613
§  Pajak pemakaian dan premi asuransi : Rp10.826
§  Barang yang tahan lama  : 59.785
§  Pakaian alas kaki tutup kepala : 19.340
§  Aneka barang dan jasa : Rp104.557
§  Perumahan bahan bakar penerangan air : Rp310.194
o   Pengeluaran Rata-Rata perkapita sebulan menurut kelompok makanan bulanan tahun 2016 dalam Rupiah adalah sebagai berikut : 
§  Tembakau dan Sirih : 69.752
§  Makanan minuman jadi : 94.638
§  Konsumsi lainnya : 12.710
§  Bumbu-bumbuan : 11.743
§  Bahan minuman : 21.728
§  Minyak dan lemak : 14.894
§  Buah-buahan : 21.151
§  Kacang-kacangan : 7.952
§  Sayuran : 35.581
§  Telur dan susu : 33.307
§  Daging : 32.136
§  Ikan : 58.446
§  Umbi : 4.463
§  Padi : 72.570
o   Pendapatan Regional berdasarkan data tahun dasar tahun 2010, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar -0,72% yang kontribusi nya di dominasi Pertambangan dan Penggalian sebesar 46,95%. Lapangan usaha kedua yang dapat diandalkan adalah pertanian kehutanan dan perikanan yang kontribusinya adalah 15.2 persen dan diikuti pekerjaan konstruksi 12.20%. Adapun 2 (dua) dari sektor unggulan tersebut sangat bergantung dengan sumber daya alam yaitu pertambangan dan pertanian kehutanan dan perikanan, sektor unggulan lainnya yaitu pekerjaan konstruksi merupakan dominasi pembangunan dari pekerjaan Pemerintah Daerah.
Manusia merupakan mahluk sosial dan memiliki akal pikiran, pengetahuan, dan budaya untuk memanfaatkan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam kesehariannya yang merupakan pangkal muasal dari perwujudan lingkungan interaksi dengan memanfaatkan apa yang terdapat dalam lingkungan tersebut, dalam kondisi idealnya manusia hendaknya memanfaatkan lingkungan dengan bijaksana dan tidak untuk disalah-gunakan, kondisi lingkungan manusia ini lah yang disebut ekologi manusia yang merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup yang lebih luas.
Dalam ekologi manusia, manusia melakukan adaptasi dari lingkungan hidup sehingga menghasilkan perubahan dan penyesuaian pemahaman maupun perilaku kebudayaan sebagai bentuk timbal-balik antara kondisi lingkungan dengan kondisi sosial budaya, berdasarkan paparan data yang  telah disebutkan diatas maka berikut ini adalah penjelasan tentang perubahan perilaku berkaitan dengan kondisi yang ada di wilayah Kab. Kutai Barat :
1.       Aspek Lingkungan Alam
Kab. Kutai Barat memiliki tanah relatif sedang hingga subur dengan derajat tingkat keasaman berkisar antara 4 sampai dengan 6, namun sebelum menjadi daerah otonomi baru dan masih di dominasi keterisoliran diakibatkan minimnya infrastruktur maka kesuburan tanah ini kurang dapat di daya gunakan.
Walaupun terdapat dampak dari perubahan iklim global yang berpengaruh pada iklim regional membuat penurunan rata-rata frekuensi hujan, curah hujan pada tahun 2002 sebelumnya rata-rata memiliki 8,1538 hari/bulan, data terbaru pada tahun 2016 rata-rata untuk tiap bulannya adalah 5,8125 hari/bulan relatif sedang, dalam kondisi iklim tersebut Kab. Kutai Barat jarang terjadi kondisi kekeringan, sehingga tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah banyak seperti Kelapa Sawit menjadi salah satu pilihan utama.
Pembangunan infrastruktur dalam membuka daerah terisolir dan akses juga memberikan dampak yang baik dalam pembukaan lahan untuk mendukung industri agrikultur. Peningkatan jalan Kabupaten dari semula pada tahun 2002 adalah sepanjang 282km menjadi 1529.79km pada tahun 2016 atau meningkat sebanyak 5477,94% telah menyokong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang luas untuk kegiatan agrikultur, sehingga terjadi peningkatan luas kebun karet masyarakat sebesar 35,23% dan peningkatan luas kebun sawit sebesar 5909,71%.
Dapat terlihat bahwa perubahan lingkungan sosial dan politik pada Indonesia secara nasional pada tahun 1999 dimana Pemekaran dan desentralisasi Pemerintah Daerah memberikan dampak positif pada Kabupaten Kutai Barat.
Kebiasaan berkebun dan berladang yang bahkan memiliki kaitan kuat dengan kearifan lokal setempat masih tetap dipertahankan sehingga menghasilkan peningkatan, khususnya pada kebun karet masyarakat yang memang dikembangkan oleh kelompok tani masyarakat setempat, berbeda dengan kelapa sawit yang sebagian besar merupakan penanaman industri padat modal perusahaan, seluruh perkebunan karet di Kab. Kutai Barat tidak dimiliki perusahaan, sehingga pertumbuhannya tidak sebesar kebun sawit, yaitu hanya 35,23%.
Adapun sebagai sektor primer sektor agrikultur memiliki fluktuasi harga dan sangat bergantung pada kondisi alam dan fluktuasi harganya bergantung pada harga global, sehingga terjadi penurunan kontribusi dari tahun 2003 semula sebesar 20,552% menjadi 15,2%. Penurunan ini akhirnya mempengaruhi minat dalam pekerjaan utama yang menyebabkan dominasi pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai menjadi sebesar 50,9% pada tahun 2016.
Kab. Kutai Barat juga memiliki kandungan Batu Bara sehingga relatif banyak Perusahaan Swasta yang menambang Batu Bara sehingga memberikan kontribusi pendapatan domestik regional bruto sebagai kontributor nomor 1, adapun sektor ini merupakan sektor primer dan kesadaran akan kurang baiknya sebuah ekonomi daerah bergantung pada sektor primer membuat masyarakat Kab. Kutai Barat saat ini khususnya Pemerintah mengembangkan sektor lainnya sehingga terjadi penurunan kontribusi dari pertambangan dari semula pada tahun 2002 sebesar 49.53% menjadi 46.95%.
2.       Aspek Lingkungan Ekonomi
Semenjak dimekarkan pada tahun 1999 pada tahun 2003 terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 10,12% sebagai dampak perubahan lingkungan politik terkait sistem pemerintahan daerah yang otonom sehingga Daerah berhak mengelola anggaran nya sendiri.  Pada tahun 2016 terjadi perlambatan dengan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sebanyak -0,72% .
Penurunan pertumbuhan ekonomi itu lebih bersifat perlambatan namun bukan sebuah gejala memburuknya keadaan ekonomi secara fundamental, hal ini terlihat dengan mulai bermunculan badan usaha perdagangan di Kab. Kutai Barat semenjak keterisolirannya terbuka. Selain itu dampak ekonomi pada lingkungan sosial juga semakin membaik sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada aspek lingkungan sosial. Pada zaman saat saya masih berusia Sekolah Dasar ketika liburan sekolah dari kota Kelahiran saya yang ibukota Provinsi yaitu Samarinda ke Kabupaten Kutai Barat pada tahun 1997 sama sekali tidak ada listrik, televisi, telekomunikasi, dan akses perhubungan berupa jalan darat tidak tersedia sehingga dicapai melalui sungai dan beresiko tinggi, kondisi ini berbeda dengan saat ini yang sudah dapat sejajar dengan kota pada umumnya sehingga listrik, televisi, telekomunkasi, dan akses jalan darat bukan lagi sebuah kelangkaan.
Pola ini mengubah banyak hal, masyarakat Kab. Kutai Barat hingga tahun 1997 semua rumah tangga tidak memiliki listrik, televisi, dan alat telekomunikasi. Kemudian Kendaraan darat seperti sepeda motor dan mobil bukan menjadi kebutuhan seperti halnya saat ini, dikarenakan salah satunya adalah jumlah panjang jalan darat yang semula hanya puluhan hingga ratusan kilometer (282 km pada tahun 2003) menjadi 3.557,58 km pada tahun 2016 yang artinya selama 13 tahun terjadi pembukaan dan penambahan panjang jalanan yang membuka keterisoliran sebanyak 1161,6% atau setiap tahunnya rata-rata meningkat 89,35%.
3.       Aspek Lingkungan Sosial budaya
Terdapat perbaikan dalam lingkungan sosial yang cenderung terkait dengan keadaan sejahtera dan miskin, hal ini terlihat bila dibandingkan dengan tahun 2001 dimana angka kemiskinan dilihat dari jumlah penduduk adalah sebesar 48% atau setara dengan kurang lebih 67.296 jiwa orang penduduk Kab. Kutai Barat mengalami kemiskinan. Angka ini menurun drastis sehingga diketahui pada tahun 2016 masih terdapat 8,65% atau kurang lebih 12.656 jiwa orang penduduk Kab. Kutai Barat hidup dalam kemiskinan dimana kemungkinan terdapat kontribusi dari tingkat pengangguran sebesar 7,95% dalam angka kemiskinan ini. Adapun angka kemiskinan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kab. Kutai Barat dimana angka indeks ketimpangan berada pada angka 0.3117 pada tahun 2014 atau dapat dikatakan ketimpangan rendah.
Angka indeks ketimpangan atau Gini Ratio yang berada pada angka 0.3117 pada tahun 2014 atau dapat dikatakan ketimpangan rendah bila dikaitkan dengan aspek kriminalitas bila membandingkan data Polsek pada Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Melak, Polres Kutai (sekarang Kab. Kutai Kartanegara) Polsek Melak pada tahun 2003 mencatat terdapat 33 kasus tindak pidana, sedangkan berdasarkan data BPS yang dikutip dari Polres Kab. Kutai Barat pada Polsek Melak, di Kec. Melak tahun 2016 terdapat 10 kejadian tindak pidana yang merupakan penurunan dibanding dua tahun sebelumnya yang masing-masing berjumlah 21 pada tahun 2014 dan 17 pada tahun 2015.
Selain itu pada aspek pendidikan masyarakat Kab. Kutai Barat sudah mulai memiliki kesadaran pentingnya pendidikan dan program pendidikan wajib belajar 9 tahun adalah hal yang mulai dapat dilaksanakan pada Kabupaten ini, dahulu saat masih berupa Kecamatan di bawah Kab. Kutai (sebelum mekar) penduduk Kecamatan yang saat ini menjadi bagian dari Kab. Kutai Barat harus ke Kecamatan Melak, Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai, dan/atau kota Samarinda untuk menempuh pendidikan SMA/SMK, sehingga terbilang jarang penduduk Kab. Kutai Barat memiliki pendidikan menengah hingga SMA/SMK, saat ini masih banyak rekan kerja saya yang berusia diatas saya dan masih memiliki pendidikan di SMA/SMK sederajat, namun rekan kerja saya yang termasukgenerasi yang usianya di bawah saya umumnya memiliki tingkat pendidikan D3/S1.
Pada awal pemekaran tahun 2003 rasio guru dan murid tidak berbeda jauh dengan kondisi saat ini, namun bila memperhatikan saat ini sudah terdapat pendidikan MI, MTs, dan MA sebagai wujud kehadiran Kementerian Agama di wilayah Kab. Kutai Barat, dan keberadaan pembangunan SD, SMP, SMA, dan SMK selama ini sehingga dihasilkan nilai APK yang mendekati atau lebih dari 100% yang menunjukkan bahwa kapasitas daya tampung pendidikan di Kab. Kutai Barat jauh lebih membaik dibandingkan sebelumnya.
Namun angka tidak melanjutkan sekolah lagi relatif tinggi khususnya bila melihat usia 16-18 tahun (pendidikan menengah atas) sebesar 19,22% dan 19-24 tahun sebesar 79,26%. Keberadaan Perguruan Tinggi untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang hanya terdapat satu yaitu Politeknik Sendawar menyebabkan penduduk dengan jangkauan usia tersebut harus menempuh jarak kurang lebih 350 kilometer untuk berkuliah ke Samarinda yang merupakan ibukota provinsi. Berdasarkan hal ini terdapat pola migrasi dimana sebagian besar menguliahkan anaknya ke kota Samarinda dan/atau luar Kalimantan Timur pada usia tersebut, sedangkan bagi yang tidak melanjutkan perguruan tinggi umumnya langsung berkerja.
Berdasarkan paparan data diatas bila diperhatikan PAD meningkat seiring dengan terbukanya kesempatan bidang usaha sebagaimana disebutkan diatas, membuat semakin banyak nya perubahan cara berusaha dan eksploitasi sumber daya alam, terdapat banyak indikator yang bisa dikaji secara mendalam, namun bila dilihat dari kondisi iklim regional membuat penurunan rata-rata frekuensi hujan, curah hujan pada tahun 2002 sebelumnya rata-rata memiliki 8,1538 hari/bulan, data terbaru pada tahun 2016 rata-rata untuk tiap bulannya adalah 5,8125 hari/bulan relatif sedang, penurunan curah hujan ini merupakan indikator yang sekilas sederhana, namun bila dilihat dari kondisi kasat mata dimana saat ini bisa terjadi hujan dengan butiran es beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa kondisi lingkungan sudah tidak dapat dikatakan normal lagi.
Belum lagi bila dilihat dari kondisi perkebunan / industri agrikultur, pada posisi 5 tahunan yaitu tahun 2004-2005, 2009-2010, 2014-2015, dan 2019-2020 pada masa terjadi penurunan (declining) kondisi perekonomian global maupun regional yang menurunkan pendapatan asli daerah juga, bisa dilihat bahwa pada kondisi tersebut perusahaan agrikultural tengah mengalami penurunan dan sedang berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi nya dengan cara melakukan penanaman baru, dalam kondisi penurunan tersebut dengan pola yang sama terlihat erat sekali adanya pembakaran besar-besaran yang seringkali disalahkan pada warga, dalam siklus 5 tahunan tersebut terjadi kebakaran hutan besar-besaran yang membuat kabut asap pekat, sesuatu yang sebenarnya sudah kasat mata merupakan perilaku dari industri, hanya saja seringkali warga disalahkan karena berladang, walaupun warga melakukan kegiatan penanaman / berladang tiap tahun tapi bencana asap tidaklah terjadi tiap tahun, hanya terjadi melalui siklus 5 tahunan ketika ekspansi agrikultural terjadi lah maka bencana kabut asap terjadi walaupun untuk upaya pembuktian dan penangkapan pelaku pembakaran terus terjadi namun yang ditangkap dan ditindaklanjuti tidak serta-merta mencabut izin berusaha di wilayah tersebut.
Pada dasarnya peningkatan PAD dengan kesejahteraan masyarakat, dan keterkaitan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan budaya saling terkait erat satu sama lainnya, namun bukan lantas PAD menjadi sumber masalah dari apa yang terjadi berdasarkan data yang dipaparkan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak aspek positif atas peningkatan aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap PAD, namun PAD itu sendiri muncul untuk memberikan manfaat kembali dari aktifitas ekonomi yang masuk, kondisi akan semakin parah dan buruk apabila tidak terdapat kesempatan untuk melakukan pemungutan PAD oleh pemerintah namun badan usaha dapat terus melakukan aktifitas ekonomi nya tanpa memberikan kembali masukan bagi masyarakat, sehingga akar permasalahan dari kerusakan lingkunan menurut saya bukan pada motivasi pemerintah untuk memungut PAD namun lebih pada perilaku pelaku usaha dalam aktifitas ekonomi nya.
Peningkatan aktifitas perilaku ekonomi khususnya pada industri yang memiliki dampak kerusakan lingkungan disukai atau tidak memang memiliki kontribusi yang paling besar yang secara langsung meningkatkan PAD memiliki dampak positif pada pembangunan, namun dampaknya secara lingkungan menunjukkan adanya penurunan yang bila tidak diperhatikan secara berkelanjutan akan memberikan dampak buruk. Demikian tulisan ini ditulis pada tanggal 12 Oktober 2019 sebagai bahan diskusi lebih lanjut bagi para pemerhati aspek Hukum Lingkungan.
Referensi
Gerakan Sendawar Makmur di Kabupaten Kutai Barat : Hidup dan Berekonomi tanpa Pemerintah, Edy Suandy Hamid dkk, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 18 No-3 Tahun 2003.
Kabupaten Kutai Barat dalam angka 2003, Terbit pada Agustus 2004, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kutai Barat dalam Angka 2017 terbit pada Agustus 2017, Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kutai Barat dalam angka 2018 terbit pada Agustus 2018, Badan Pusat Statistik
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 2001 – 2013, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2014.
Sebelumnya Unsur-Unsur dalam Konsumen selaku Konsumen Akhir yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Selanjutnya Kerusakan Lingkungan, dan penyatuan persepsi atas dikotomi Peran Pemerintah Pusat atau Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan berkelanjutan demi Keberlangsungan Lingkungan

Cek Juga

hukum internasional

Seri Hukum Internasional #11 : Palestina, Keanggotaan Penuh dalam PBB, dan Penjegalan Permintaan Keanggotaan Penuh Palestina oleh Anggota Dewan Keamanan PBB

Pendahuluan Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum ...

Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?
%d blogger menyukai ini: