UMUM

Pemerintah Daerah telah direkonstruksikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), dalam hal ini Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kota. Masing-Masing Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah, selain itu Pemerintahan Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Daerah dapat ...

Saat ini sudah terdapat 207 (dua ratus tujuh) orang Pendamping Kontrak LKPP yang ditetapkan berdasarkan “Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 08 tahun 2020 tentang Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tim Pendamping Kontrak LKPP dibentuk ...

Kelembagaan UKPBJ dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diatur dalam Pasal 75 sebagai berikut : Pasal 75 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah membentuk UKPBJmemiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (2)Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJsebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi: a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b.pengelolaan layanan pengadaan ...

Prolog Modernisasi mengandung unsur: 1) perubahan yangbergerak maju secara linier 2) adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan 3) didukung dengan adanya perkembangan teknologi di berbagai kehidupan manusia, serta 4) mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang berusaha mengejar kehidupan yang lebih maju dan modern.   Mengacu pada unsur-unsur modernisasi tersebut apakah ...

Peran TIK dalam dunia pendidikan dapat bersifat sebagai sarana perantara / media / medium dari proses belajar dan mengajar, yang rutin penulis gunakan sebagai contoh : Aplikasi untuk menyampaikan materi dan perpustakaan digital Contoh perpustakaan digital adalah : iPusnas Perpustakaan Nasional Indonesia, Ketersediaan : aplikasi desktop dan ponsel pintar Tampilan ...

Hukum telematika atau Cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma, atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kedudukan Cyber law dalam ilmu hukum adalah rezim hukum baru yang bersifat multidisiplin yang pada praktiknya berhubungan dengan bidang hukum lainnya, seperti Hukum ...

Pada era teknologi informasi juga merubah pola berinteraksi antar manusia, dahulu dalam mengirimkan surat kita lebih umum menggunakan surat secara tradisional melalui penggunaan kertas dengan jasa kantor pos, pada kegiatan ini lumrah terdapat penggunaan kertas, alat tulis, lem, amplop, dan perangko untuk dokumen tersebut dapat dikirimkan oleh jasa kantor pos ...

Pengantar Indonesia Terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama dan itu bagian dari kekayaan negara kita. Seperti yang kita ketahui, perkembangan budaya indonesia salalu saja naik dan turun. Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk indonesia sendiri, akan ...

Negara yang sudah diakui kedaulatannya mempunyai personalitas hukum sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya, negara-negara ini diberi beberapa hak sebagai suatu anggota aktif masyarakat internasional yang salah satu hak nya adalah ‘Hak Legasi’ yang mencakup dua aspek yaitu hak legasi aktif yang merupakan hak bagi suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke ...

Perairan Pedalaman Dalam Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982, disepakati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mengatur perihal hukum laut. Konvensi ini efektif berlaku pada 16 November 1994. Penggerak konvensi ini adalah negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius. Dalam konvensi tersebut, diatur ...