PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) yang dimaksud Tender adalah : Angka 36 Pasal 1 Perpres ...

Berdasarkan pengalaman hari ini bertransaksi katalog elektronik, beberapa hal baru yang saya alami adalah : Komoditas masing-masing hanya 1 harga, walau berbeda penyedia. Misal PC Merek X, harga display katalog Rp20.000.000/unit, maka item tersebut menjadi harga tertinggi yang perlu dinegosiasi untuk semua penyedia. Ketika memilih barang, maka baru muncul nama ...

Pendahuluan Peraturan atau Juknis terkait Pengadaan Obat-Obatan merekomendasikan dengan narasi Mewajibkan Katalog Elektronik. Ketika Katalog elektronik tersedia hal ini jadi mudah, tapi bila tidak, bagaimana? Pembahasan Mari kita cermati sama-sama kewajiban e-Purchasing melalui Katalog dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali ...

Pendahuluan Sebut saja ada situasi, Peraturan diundangkan pada tanggal 02 Februari 2088, tapi peraturan tersebut baru dapat diakses khalayak rame pada tanggal 02 Maret 2088, tidak ada pasal peralihan yang bersifat memberikan kesempatan penyesuaian, dan berakibat kepada berpengaruhnya proses pengadaan pada antara 02 Februari 2088 hingga 02 Maret 2088, maka ...

Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah turut merubah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola. Perubahan tersebut ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 64 berbunyi : (1)Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ...

Hingga saat slide diatas ini dibuat belum ada dokumen resmi yang menjelaskan implementasi hal diatas, maka laksanakan dengan penuh kecermatan. Aturan ini (PerLKPP 12/2021) mutlak dilaksanakan tanpa tawar-menawar, tanggal 02 Juni 2021 tender/seleksi yang tayang dalam range waktu tersebut wajib diulang kembali. Tentunya ini pendapat saya pribadi, perlu juga kita ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 51 : Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Mengapa konsolidasi penting? Konsolidasi Pengadaan ...

Dalam Model Dokumen, terdapat ketentuan untuk memberikan uang muka, hal yang perlu dicermati adalah ayat (2) Pasal 29 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021), dengan ketentuan : Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a.paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ...

Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia   status : Mencabut : Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Download di : https://jdih.lkpp.go.id/regulation/peraturan-lkpp/peraturan-lkpp-nomor-12-tahun-2021 Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021_1824_1Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Melalui Penyedia