Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagaimana disebutkan di Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana terakhir kali dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki fungsi : a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b.pengelolaan layanan ...
SelengkapnyaBulan
Konsolidasi Pengadaan sebagai sebuah Strategi
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sebagaimana terakhir kali dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo Perpres 12/2021)pada Pasal 1 angka 51menyebutkan bahwa : Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah ...
SelengkapnyaE-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa dan Kepatuhan e-Kontrak
Pada SPSE Versi 4.4 saat anda login dengan peran Pembuat Komitmen yang dijabat oleh Pengguna Anngaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen akan disambut dengan tulisan sebagai berikut : Membuat aplikasi itu “relatif” mudah, namun untuk membiasakan penggunanya patuh terkadang gampang-gampang sulit atau malah sulit sepenuhnya. Di SPSE Versi 3 hingga 4.1 ...
SelengkapnyaDenda Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pada Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Non-Konstruksi, penulisan denda berbunyi : Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak. Bagian Kontrak adalah bagian ...
SelengkapnyaParameter Muatan dalam Peraturan Keuangan Negara dan dengan Prinsip yang sama dibuat Peraturan yang memisahkan Keuangan Daerah dengan Muatan yang serupa dan pembatasan ruang lingkup
Pengaturan Keuangan Negara pada masa lalu diatur dalam Indonesische Comptabilliteitswet dan diubah berkali-kali hingga akhirnya dinyatakan tidak lagi berlaku dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pendekatan dalam aturan sebelum UU 17/2003 bermuatan lebih sempit, sedangkan muatan dalam UU 17/2003 lebih luas dan mendekati beberapa pendapat ahli terkemuka, ...
SelengkapnyaSubyek yang di atur dalam keharusan keselamatan konstruksi
Subyek yang di atur dalam keharusan keselamatan konstruksi adalah sebagai berikut : Keselamatan Konstruksi Pengguna jasa;dan Keselamatan Konstruksi Penyedia jasa. Tentunya berdasarkan Permenpupr 14 tahun 2020.
SelengkapnyaPeraturan Perundangan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Pemerintah Daerah telah direkonstruksikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), dalam hal ini Pemerintah Daerah yang terdiri atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kota. Masing-Masing Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah, selain itu Pemerintahan Daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan Daerah dapat ...
SelengkapnyaTender Cepat dan Penyebutan Merek
Pendahuluan Ketentuan Penyebutan Merek pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut : Pasal 19 ayat (2) : (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; d. barang/jasa dalam ...
SelengkapnyaPemangku Kepentingan Pelaku Usaha dalam Proses Tender/Seleksi yang sama, bagaimana penanganannya?
Pendahuluan Dalam Proses Pemilihan Penyedia, ketika dalam satu paket pengadaan barang ada pt x dan pt y yang direkturnya sama nama dan no ktp nya sama, apa yang sebaiknya dilakukan? Aspek Regulasi Dalam Etika Pengadaan diatur di Pasal 7 Perpres Pengadaan : (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa ...
SelengkapnyaPemotongan Denda?????
Dalam forum pernah ditanyakan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut : penyedia mangkir dari pekerjaan dan di kenakan denda oleh pemberi kerja dengan ketentuan besarannya tertera di kontrak, pertanyaannya uang denda itu di setorkannya ke rekening mana? dan apakah bisa di potong pas pencairan di dalam SPM kalau bisa di potong ...
Selengkapnya